KEDIRI – Momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 pada 12 November 2026 menjadi perhatian KPW REKAN INDONESIA Jawa Timur untuk mendorong pembenahan tata kelola pelayanan kesehatan di Kabupaten Kediri.

Melalui Ketua KPW REKAN INDONESIA Jawa Timur, Bagus Romadon, pihaknya mendesak Bupati Kediri dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Puskesmas, termasuk penyegaran dan rotasi jabatan Kepala Puskesmas.

Menurut Bagus Romadon, rotasi jabatan bukan semata-mata pergantian posisi, melainkan bagian dari upaya penyegaran organisasi, peningkatan profesionalisme, penguatan kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selain mendorong penyegaran jabatan Kepala Puskesmas, KPW REKAN INDONESIA Jawa Timur juga menuntut dilakukannya audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran kesehatan di seluruh Puskesmas Kabupaten Kediri.

Adapun tuntutan tersebut meliputi:

1. Evaluasi dan rotasi Kepala Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Audit Dana Kapitasi JKN di seluruh Puskesmas Kabupaten Kediri, meliputi penerimaan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya.
3. Audit penggunaan anggaran APBD bidang kesehatan yang dialokasikan kepada seluruh Puskesmas Kabupaten Kediri.
4. Pemeriksaan kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan, peruntukan, serta ketentuan yang berlaku.
5. Keterbukaan informasi dan transparansi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kesehatan.
6. Evaluasi kualitas pelayanan, kinerja tenaga kesehatan, serta pengelolaan manajemen Puskesmas agar lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bagus Romadon menegaskan bahwa anggaran kesehatan merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai momentum Hari Kesehatan Nasional hanya menjadi kegiatan seremonial. Harus ada langkah nyata untuk membenahi pelayanan kesehatan. Kami mendorong Bupati Kediri dan Dinas Kesehatan melakukan evaluasi, penyegaran jabatan Kepala Puskesmas, serta audit Dana Kapitasi JKN dan anggaran APBD di seluruh Puskesmas Kabupaten Kediri.”

“Setiap rupiah anggaran kesehatan harus jelas peruntukannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Bagus Romadon.

SIAP GELAR AKSI DAMAI 19 NOVEMBER 2026

KPW REKAN INDONESIA Jawa Timur menyatakan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas dan tidak direalisasikan oleh pihak terkait, pihaknya akan menggelar aksi damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial masyarakat.

Aksi damai tersebut direncanakan berlangsung pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 19 November 2026

Lokasi aksi:

1. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
2. Kantor Bupati Kediri.
3. Kantor DPRD Kabupaten Kediri.

Aksi tersebut dimaksudkan untuk meminta perhatian dan komitmen pemerintah daerah serta DPRD Kabupaten Kediri dalam melakukan pembenahan tata kelola pelayanan kesehatan dan pengawasan penggunaan anggaran kesehatan.

KPW REKAN INDONESIA Jawa Timur berharap Bupati Kediri, Dinas Kesehatan, dan DPRD Kabupaten Kediri dapat merespons tuntutan tersebut secara terbuka serta mengambil langkah konkret demi kepentingan masyarakat.

“Kesehatan adalah hak masyarakat. Anggaran kesehatan harus transparan, pelayanan harus berkualitas, dan setiap pengelolaan keuangan negara wajib dipertanggungjawabkan.”