BLITAR — REKAN Indonesia Jawa Timur menyoroti percepatan Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Blitar yang dinilai masih membutuhkan langkah konkret dan terukur.

Dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Blitar di Ruang Rapat Candi Simping, REKAN Indonesia meminta pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan angka kepesertaan, tetapi juga membuka roadmap, target tahapan, kebutuhan anggaran, serta strategi meningkatkan kepesertaan JKN aktif.

Berdasarkan data yang menjadi bahan sorotan REKAN Indonesia, Kabupaten Blitar memiliki 1.023.261 peserta JKN dengan cakupan 80,53 persen. Sementara peserta aktif tercatat 769.553 orang atau 60,56 persen.

REKAN Indonesia menilai perbedaan antara cakupan kepesertaan dan keaktifan perlu menjadi perhatian serius karena perlindungan JKN harus dapat digunakan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Bagus Romadon: Sudah Hampir Setahun Didorong

Ketua KPW REKAN Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, mengatakan pihaknya telah mendorong percepatan UHC Kabupaten Blitar selama kurang lebih satu tahun.

“Kami sudah hampir satu tahun mendorong persoalan UHC Blitar. Yang kami minta adalah kejelasan. Mana targetnya, mana roadmap-nya, berapa kebutuhan anggarannya, dan apa langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan peserta JKN aktif?”

Menurut Bagus, percepatan UHC tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan.

Diperlukan kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, pemerintah desa, BPJS Kesehatan, dunia usaha, dan perangkat daerah terkait.

Roadmap dan Anggaran Diminta Terbuka

REKAN Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten Blitar membuka secara transparan rencana percepatan UHC, termasuk kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Menurut REKAN Indonesia, apabila kendalanya adalah anggaran, pemerintah perlu menjelaskan berapa kebutuhan anggaran, berapa kemampuan anggaran daerah, dan berapa kekurangannya.

Apabila kendalanya adalah data, maka diperlukan pembenahan dan pemutakhiran data. Sedangkan apabila persoalannya adalah kepatuhan peserta mandiri maupun badan usaha, diperlukan strategi koordinasi dan pengawasan yang jelas.

“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui angka persentasenya, tetapi tidak mengetahui target pemerintah dan bagaimana cara mencapai target tersebut,” ujar Bagus.

Evaluasi Kinerja Kepala Dinas Kesehatan

REKAN Indonesia juga mendorong adanya evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program kesehatan apabila target pelayanan dasar tidak tercapai.

Bagus mengatakan evaluasi harus dilakukan berdasarkan indikator, target, program, anggaran, dan hasil yang dapat diukur.

“Kalau memang ada kendala dalam membangun kolaborasi lintas sektor, mendorong kepesertaan aktif, maupun memperjuangkan kebutuhan anggaran masyarakat miskin, maka harus ada evaluasi terhadap kinerja dan langkah perbaikannya.”

Menurut REKAN Indonesia, evaluasi tersebut bukan persoalan pribadi, melainkan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelayanan dasar masyarakat.

Jangan Hanya Berhenti pada Belanja Obat dan BMHP

REKAN Indonesia juga menegaskan bahwa pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tetap penting dalam pelayanan kesehatan.

Namun, menurut Bagus, pelayanan kesehatan harus dilihat secara menyeluruh, termasuk memastikan masyarakat mempunyai perlindungan JKN yang aktif.

“Obat dan BMHP penting. Tetapi ketika masyarakat sakit, mereka juga membutuhkan kepastian bahwa kepesertaan JKN-nya aktif dan bisa digunakan.”

Tujuh Hal yang Diminta Dibuka

REKAN Indonesia Jawa Timur meminta Pemkab Blitar membuka:

1. Roadmap percepatan UHC Kabupaten Blitar.
2. Target capaian setiap tahapan menuju UHC 98 persen.
3. Target peningkatan peserta JKN aktif.
4. Data masyarakat miskin dan rentan yang belum terlindungi.
5. Kebutuhan dan sumber anggaran premi masyarakat.
6. Strategi meningkatkan kepatuhan peserta mandiri dan badan usaha.
7. Evaluasi capaian secara berkala dan terbuka kepada publik.

UHC Bukan Sekadar Persentase

REKAN Indonesia menegaskan bahwa tujuan akhir UHC bukan sekadar mencapai angka tertentu.

“UHC bukan sekadar angka di atas kertas. Di balik angka tersebut ada masyarakat yang membutuhkan kepastian pelayanan ketika sakit.”

Bagus Romadon mengatakan REKAN Indonesia akan terus mengawal perkembangan kebijakan JKN di Kabupaten Blitar dan mendorong pemerintah daerah agar setiap komitmen memiliki target, roadmap, anggaran, indikator, serta evaluasi yang jelas.

“Kami meminta pemerintah bekerja bersama dan terbuka kepada masyarakat. Kalau target belum tercapai, jelaskan kendalanya. Kalau membutuhkan anggaran, jelaskan kebutuhannya. Kalau membutuhkan kolaborasi, bangun kolaborasinya.”

DATA JKN KABUPATEN BLITAR

Total peserta JKN: 1.023.261 peserta
Cakupan JKN: 80,53%
Peserta aktif: 769.553 peserta
Persentase keaktifan: 60,56%
Target yang didorong: UHC 98%

“UHC BUKAN SEKADAR ANGKA. PASTIKAN MASYARAKAT BENAR-BENAR TERLINDUNGI.”