SUDAH DIBAHAS DALAM RDP DPRD BLITAR, REKAN INDONESIA MASIH TERIMA KELUHAN DUGAAN SIKAP AROGAN PETUGAS RSUD WLINGI TERHADAP PASIEN MISKIN
BLITAR – Persoalan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Blitar kembali menjadi sorotan REKAN Indonesia Jawa Timur. Meskipun sebelumnya persoalan tersebut telah dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, REKAN Indonesia Jawa Timur mengaku masih menerima keluhan masyarakat terkait dugaan sikap arogan oknum petugas di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.
Keluhan tersebut berkaitan dengan pelayanan terhadap pasien kurang mampu yang status kepesertaan BPJS Kesehatannya sedang nonaktif. Bahkan, terdapat laporan bahwa pasien diduga mendapat tekanan, didesak, hingga diarahkan secara memaksa untuk mengikuti skema kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena masyarakat yang sedang sakit seharusnya mendapatkan pelayanan dan pendampingan secara manusiawi, bukan justru menghadapi tekanan akibat persoalan administrasi kepesertaan jaminan kesehatan.
BAGUS ROMADON PERTANYAKAN KINERJA DIREKTUR RSUD WLINGI
Ketua REKAN Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, mempertanyakan sejauh mana evaluasi dan pengawasan Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi terhadap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.
Menurut Bagus Romadon, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang RDP DPRD Kabupaten Blitar. Hasil pembahasan harus diwujudkan dalam perubahan nyata di lapangan.
“Kami sudah membawa persoalan hak kesehatan masyarakat miskin ke dalam RDP bersama DPRD Kabupaten Blitar. Namun, kami masih menerima keluhan dari masyarakat terkait dugaan sikap arogan petugas, bahkan ada laporan pasien didesak dan diarahkan secara memaksa.”
“Pertanyaannya, sejauh mana pengawasan Direktur RSUD terhadap bawahannya? Apakah hasil pembahasan bersama DPRD hanya menjadi catatan rapat, atau benar-benar dilaksanakan dalam sistem pelayanan rumah sakit?” tegas Bagus Romadon.
PASIEN MISKIN JANGAN DIHADAPKAN PADA TEKANAN ADMINISTRASI
REKAN Indonesia Jawa Timur menilai bahwa rumah sakit pemerintah harus mengedepankan prinsip pelayanan publik yang ramah, profesional, transparan, dan tidak diskriminatif.
Pasien dengan BPJS Kesehatan nonaktif perlu mendapatkan penjelasan mengenai pilihan penyelesaian kepesertaan, termasuk mekanisme pemeriksaan kelayakan reaktivasi PBI JKN APBN maupun pengusulan PBI APBD bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Rumah sakit juga diharapkan membantu koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan agar masyarakat miskin tidak dibiarkan menghadapi persoalan tersebut sendirian.
Dalam kondisi gawat darurat, pelayanan medis harus mengutamakan pertolongan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak boleh ditunda hanya karena persoalan administrasi kepesertaan.
REKAN INDONESIA JAWA TIMUR MINTA DIREKTUR RSUD SEGERA EVALUASI
Atas berbagai keluhan tersebut, REKAN Indonesia Jawa Timur meminta:
Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan dan perilaku petugas.
Memberikan klarifikasi atas dugaan tindakan mendesak dan memaksa pasien untuk menjadi peserta BPJS mandiri.
Menindaklanjuti laporan masyarakat melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan.
Memastikan pasien miskin dengan BPJS nonaktif mendapatkan informasi dan pendampingan mengenai alternatif jaminan kesehatan.
Melaksanakan perbaikan pelayanan sesuai hasil pembahasan RDP bersama DPRD Kabupaten Blitar.
Membangun koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan untuk melindungi akses kesehatan masyarakat kurang mampu.
BAGUS ROMADON: JANGAN SAMPAI RAKYAT MISKIN TAKUT BEROBAT
“Rumah sakit pemerintah dibangun dan dibiayai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat miskin justru merasa takut datang ke rumah sakit karena khawatir dipersulit, ditekan, atau dipaksa mengikuti arahan yang tidak mereka pahami.”
“Kami tidak ingin ada perlakuan berbeda terhadap pasien hanya karena mereka miskin atau BPJS Kesehatannya sedang nonaktif. Kami meminta Direktur RSUD memberikan perhatian serius dan memastikan seluruh petugas mengedepankan etika pelayanan publik.”
“REKAN Indonesia Jawa Timur akan terus mengawal persoalan ini. Hasil RDP harus memiliki dampak nyata. Hak kesehatan masyarakat miskin bukan sekadar janji, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan dalam pelayanan sehari-hari,” tutup Bagus Romadon.