RDP Rekan Indonesia Jawa Timur Bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar: Sepakat, Rakyat yang Sakit Jangan Takut Berobat, Kendala BPJS Kesehatan Siap Dikawal
Blitar, katarakyat.co.id – Perjuangan memperjuangkan hak kesehatan masyarakat kurang mampu terus dilakukan REKAN INDONESIA Jawa Timur. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, muncul kesepahaman bahwa masyarakat yang sedang sakit tidak boleh takut mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena menghadapi kendala kepesertaan BPJS Kesehatan yang nonaktif.
REKAN INDONESIA Jawa Timur menegaskan bahwa masyarakat, khususnya warga dari kelompok Desil 1–5 yang mengalami kesulitan akses jaminan kesehatan, harus tetap mendapatkan perhatian dan pendampingan agar memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam forum RDP tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar menyepakati pentingnya mengawal persoalan masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses pelayanan kesehatan, termasuk persoalan BPJS Kesehatan PBI yang tidak aktif.
Masyarakat Kabupaten Blitar Jangan Takut Berobat!
REKAN INDONESIA Jawa Timur mengimbau masyarakat yang sedang sakit agar tidak menunda pemeriksaan dan pengobatan di Puskesmas maupun RSUD pemerintah hanya karena status kepesertaan BPJS Kesehatan sedang nonaktif.
Apabila masyarakat mengalami kendala administrasi, penolakan pelayanan, atau kesulitan mendapatkan akses jaminan kesehatan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada:
- DPRD Kabupaten Blitar, khususnya Komisi IV, untuk mendapatkan perhatian dan pengawalan aspirasi masyarakat.
- REKAN INDONESIA Jawa Timur, untuk mendapatkan pendampingan dan advokasi persoalan akses pelayanan kesehatan.
Ketua KPW REKAN INDONESIA Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan bahwa perjuangan hak kesehatan masyarakat bukan sekadar persoalan administrasi BPJS, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit harus menanggung beban berlapis karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Rakyat harus mendapatkan kepastian akses pelayanan kesehatan. Jika mengalami kesulitan, silakan lapor kepada DPRD Kabupaten Blitar dan REKAN INDONESIA Jawa Timur. Kami siap mengawal dan mendampingi masyarakat,” tegas Bagus Romadon.
REKAN INDONESIA JAWA TIMUR BUKA PENGADUAN 24 JAM NONSTOP DAN GRATIS
REKAN INDONESIA Jawa Timur berkomitmen menjadi jembatan pengaduan masyarakat dalam memperjuangkan hak kesehatan, khususnya bagi warga kurang mampu yang mengalami kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Melalui sinergi masyarakat, DPRD Kabupaten Blitar, dan REKAN INDONESIA Jawa Timur, diharapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan akibat persoalan administrasi jaminan kesehatan.
Rekan Indonesia Untuk Rakyat
Mengawal Hak Kesehatan, Memperjuangkan Keadilan Pelayanan Publik. (hyp/red)