Perjuangan Hak Kesehatan Masyarakat Miskin: Komisi IV DPRD Blitar Sepakat Kawal Tuntutan REKAN Indonesia, 15 Desember Hearing Bersama Komisi IX DPR RI, Dorong Penambahan Anggaran BPJS PBI APBD 2027

Blitar, katarakyat.co.id – Perjuangan pemenuhan hak kesehatan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Blitar memasuki babak penting. Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar menyatakan kesediaannya untuk mengawal tuntutan REKAN INDONESIA Jawa Timur, khususnya terkait persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dan peningkatan anggaran jaminan kesehatan masyarakat melalui APBD.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat, 20 November 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar.

RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, S.Kom., bersama anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Kediri, OPD teknis terkait, serta Ketua KPW REKAN INDONESIA Jawa Timur, Bagus Romadon.

Salah satu hasil penting pertemuan tersebut adalah kesediaan Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar untuk mengawal tuntutan REKAN INDONESIA hingga tingkat pusat.

Bahkan, pada 15 Desember 2026 direncanakan hearing bersama Komisi IX DPR RI guna mendorong penyelesaian persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI APBN.

Tidak hanya itu, Komisi IV juga menyampaikan komitmen untuk mengawal pembahasan anggaran BPJS PBI APBD Tahun Anggaran 2027 melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar agar alokasinya dapat ditingkatkan.

TERUNGKAP! TIGA SUMBER ANGGARAN BPJS PBI KABUPATEN BLITAR 2026 CAPAI RP39,388 MILIAR

Dalam advokasi pengawasan anggaran kesehatan, REKAN INDONESIA Jawa Timur turut menyoroti pembiayaan BPJS Kesehatan PBI yang bersumber dari tiga komponen anggaran Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan rincian anggaran yang menjadi bahan advokasi REKAN INDONESIA, terdapat tiga sumber pembiayaan dengan total mencapai Rp39,388 miliar, yaitu:

  1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Alokasi sebesar Rp12,7 miliar.

  1. Pajak Rokok

Alokasi sebesar Rp24,188 miliar.

  1. Dana Alokasi Umum (DAU) melalui PAK

Alokasi sebesar Rp2,5 miliar.

TOTAL KESELURUHAN: RP39.388.000.000

Ketiga sumber anggaran tersebut menjadi perhatian REKAN INDONESIA karena pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat miskin membutuhkan perencanaan yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

REKAN INDONESIA mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD melakukan evaluasi terhadap kebutuhan riil peserta, jumlah masyarakat yang belum terlindungi, serta kecukupan alokasi anggaran untuk tahun berikutnya.

KETUA KOMISI IV: 15 DESEMBER KITA HEARING KE DPR RI DAN KAWAL ANGGARAN 2027

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, S.Kom., menyampaikan komitmennya untuk membawa persoalan jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar ke tingkat nasional.

Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa pada 15 Desember 2026 pihaknya akan melakukan hearing bersama Komisi IX DPR RI.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar akan mengawal pembahasan anggaran melalui rapat Badan Anggaran (Banggar), khususnya terkait peningkatan alokasi iuran BPJS Kesehatan PBI APBD Tahun Anggaran 2027.

Anggaran pembiayaan BPJS PBI Kabupaten Blitar tahun 2026 yang mencapai Rp39,388 miliar akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam memperjuangkan peningkatan anggaran tahun 2027.

Komitmen tersebut diharapkan menjadi langkah konkret agar semakin banyak masyarakat kurang mampu mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.

NASIB MASYARAKAT MISKIN, PENONAKTIFAN BPJS PBI APBN JADI SOROTAN

REKAN INDONESIA menyoroti persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang berdampak terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Di Kabupaten Blitar, berdasarkan data dan informasi yang menjadi perhatian dalam advokasi ini, terdapat sekitar 91.000 peserta hingga lebih dari 100.000 warga yang terdampak persoalan kepesertaan dan penyesuaian kuota jaminan kesehatan pada awal 2026.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena masyarakat kurang mampu sangat bergantung pada program PBI untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan.

REKAN INDONESIA menegaskan bahwa pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak boleh menyebabkan masyarakat miskin yang masih memenuhi kriteria kehilangan hak atas jaminan kesehatan tanpa penyelesaian dan mekanisme perlindungan yang jelas.

Enam agenda utama yang akan diperjuangkan melalui hearing bersama Komisi IX DPR RI meliputi:

  1. Evaluasi kebijakan penyesuaian kuota BPJS Kesehatan PBI APBN.
  2. Reaktivasi kepesertaan masyarakat miskin yang masih memenuhi kriteria.
  3. Kepastian perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
  4. Penyelesaian persoalan ketidaksesuaian dan pemutakhiran data DTSEN.
  5. Penguatan anggaran dan dukungan pemerintah pusat untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).
  6. Pengawasan pelaksanaan Program JKN agar tidak terjadi diskriminasi pelayanan.

LIMA POKOK PERJUANGAN REKAN INDONESIA DI KABUPATEN BLITAR

Selain persoalan PBI APBN dan penganggaran BPJS PBI APBD, REKAN INDONESIA juga menyampaikan lima agenda strategis dalam RDP bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar.

  1. Percepatan UHC Kabupaten Blitar

Mendorong peningkatan cakupan kepesertaan JKN dengan target minimal 98 persen serta memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria mendapatkan jaminan kesehatan aktif.

  1. Kepatuhan Perusahaan terhadap BPJS Kesehatan

Mendorong pengawasan terhadap perusahaan agar mendaftarkan seluruh pekerjanya dan memenuhi kewajiban pembayaran iuran JKN sesuai ketentuan.

  1. Transparansi Dana Kapitasi dan Jasa Pelayanan

Mendorong keterbukaan penerimaan dan realisasi dana kapitasi Puskesmas serta transparansi mekanisme pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan.

  1. Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

Memastikan peserta JKN memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi, termasuk pemenuhan kebutuhan obat, antrean, rujukan, serta kebutuhan darah bagi pasien.

  1. Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan

Mendorong DPRD dan pemerintah daerah menetapkan rencana aksi, OPD penanggung jawab, tenggat waktu, serta evaluasi berkala agar setiap kebijakan kesehatan dapat dilaksanakan secara terukur dan bertanggung jawab.

BAGUS ROMADON: ANGGARAN KESEHATAN HARUS BERPIHAK KEPADA RAKYAT KECIL

Ketua KPW REKAN INDONESIA Jawa Timur, Bagus Romadon, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar mengawal perjuangan hak kesehatan masyarakat kurang mampu.

Menurutnya, anggaran kesehatan tidak boleh hanya dipandang sebagai angka dalam dokumen APBD, tetapi harus menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Kami mengapresiasi komitmen Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar yang bersedia mengawal tuntutan REKAN INDONESIA sampai ke tingkat pusat. Rencana hearing bersama Komisi IX DPR RI pada 15 Desember 2026 harus menjadi momentum memperjuangkan masyarakat miskin yang membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan.”

Bagus juga menyoroti pentingnya peningkatan anggaran BPJS PBI APBD Kabupaten Blitar pada tahun 2027.

“Pada tahun 2026, berdasarkan rincian yang kami himpun, terdapat tiga sumber anggaran pembiayaan BPJS PBI, yaitu DBHCHT Rp12,7 miliar, Pajak Rokok Rp24,188 miliar, dan DAU melalui PAK Rp2,5 miliar. Totalnya mencapai Rp39,388 miliar.”

“Anggaran ini harus dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Kami berharap pada tahun 2027 ada peningkatan alokasi anggaran sehingga lebih banyak masyarakat kurang mampu mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.”

Ia menegaskan bahwa penambahan anggaran harus diikuti transparansi perencanaan, keterbukaan data kepesertaan, ketepatan sasaran, dan pengawasan realisasi anggaran.

“Jangan sampai masyarakat miskin kehilangan akses pengobatan hanya karena persoalan penyesuaian kuota maupun keterbatasan anggaran. Negara harus hadir. Masyarakat yang memenuhi kriteria PBI harus mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.”

Bagus menambahkan bahwa REKAN INDONESIA akan terus mengawal kebijakan kesehatan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.

15 DESEMBER 2026 MENJADI MOMENTUM PERJUANGAN HAK KESEHATAN

REKAN INDONESIA Jawa Timur menegaskan akan terus mengawal dua agenda penting:

  1. Hearing bersama Komisi IX DPR RI pada 15 Desember 2026 untuk mendorong penyelesaian persoalan BPJS Kesehatan PBI APBN.
  2. Pengawalan pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Blitar untuk mendorong peningkatan anggaran BPJS PBI APBD Tahun Anggaran 2027.

Perjuangan ini bukan semata-mata kepentingan organisasi, melainkan bagian dari upaya memperjuangkan hak dasar masyarakat atas kesehatan.

REKAN INDONESIA mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kesehatan sebagai prioritas pelayanan publik, bukan sekadar program administratif maupun angka statistik kepesertaan.

Hak kesehatan adalah hak setiap warga negara. Masyarakat miskin tidak boleh kehilangan perlindungan ketika mereka membutuhkan pertolongan medis.

REKAN INDONESIA AKAN TERUS MENGAWAL PERJUANGAN INI SAMPAI TERWUJUDNYA JAMINAN KESEHATAN YANG ADIL, MERATA, TRANSPARAN, DAN DAPAT DIAKSES SELURUH MASYARAKAT INDONESIA.

Rekan Indonesia Untuk Rakyat

HAM Untuk Semua – Hak Asasi Milik Kita – Hak Kesehatan Milik Semua (hyp/red)

Pengaturan Cookie

katarakyat.co.id menggunakan cookies untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan Anda.