ARIF FATIKUNNADA GPM SWAHIRA DESAK INSPEKTORAT DAN APH KABUPATEN BLITAR TINDAK LANJUTI PEMBERITAAN VIRAL DUGAAN PUNGLI SPPT PBB DI DESA SIDOREJO
BLITAR – Arif Fatikunnada dari GPM Swahira meminta Inspektorat Kabupaten Blitar dan Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Blitar segera menindaklanjuti pemberitaan viral terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pemecahan atau pengurusan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.
Menurut Arif Fatikunnada, informasi yang telah menjadi perhatian publik tersebut perlu mendapatkan klarifikasi dan pemeriksaan secara objektif oleh instansi yang berwenang.
Ia meminta Inspektorat Kabupaten Blitar melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme pelayanan penerbitan maupun perubahan SPPT PBB di Desa Sidorejo, termasuk memastikan apakah terdapat pungutan yang tidak memiliki dasar hukum atau ketentuan resmi.
Selain itu, APH Kabupaten Blitar diharapkan melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang tersedia.
“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi perpajakan justru dibebani pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya. Pelayanan publik harus transparan, sesuai aturan, dan tidak memberatkan masyarakat,” tegas Arif Fatikunnada.
Arif juga meminta pemerintah desa memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, serta biaya resmi dalam pelayanan SPPT PBB.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas menjadi perbincangan di media sosial. Harus ada langkah konkret berupa klarifikasi, pemeriksaan, dan penyampaian hasil tindak lanjut kepada masyarakat.
GPM Swahira mendorong:
1. Inspektorat Kabupaten Blitar segera melakukan pemeriksaan.
2. APH Kabupaten Blitar menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
3. Pemerintah Desa Sidorejo memberikan klarifikasi secara terbuka.
4. Memastikan tidak ada pungutan di luar ketentuan resmi.
5. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.
GPM Swahira menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.