Ketua Komisi C Desak Target UHC 90 Persen 2026, REKAN Indonesia Siap Kawal Realisasinya
TULUNGAGUNG – Dorongan percepatan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan di Kabupaten Tulungagung semakin menguat. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung, Hj. Binti Luklukah, S.M., menegaskan target minimal 90 persen pada 2026 harus direalisasikan dan selanjutnya ditingkatkan pada 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pengawalan REKAN Indonesia Jawa Timur terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.
“Sudah saya tekankan, Mas. Minimal 90% di tahun 2026 tercapai dan nanti di 2027 ditambah lagi. Insyaallah di PAK target 90% sudah disetujui,” ujar Hj. Binti Luklukah.
Ketua Komisi C tersebut juga mengungkapkan kegelisahannya terhadap dinamika kebijakan yang terkadang berubah meskipun sebelumnya telah mendapat persetujuan.
“Jujur, Mas, aku itu gemes banget. Terkadang diiyai, tapi tiba-tiba bisa berubah,” ungkapnya.
REKAN Indonesia Siap Kawal
Ketua KPW REKAN Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menyambut positif dorongan DPRD tersebut. Menurutnya, target 90 persen pada 2026 harus menjadi langkah nyata dan tidak boleh berhenti sebagai komitmen.
“Kami mengapresiasi dorongan Ketua Komisi C. Target 90 persen pada 2026 harus benar-benar direalisasikan. Setelah itu, capaian UHC harus terus ditingkatkan pada 2027,” tegas Bagus.
REKAN Indonesia menilai percepatan UHC bukan semata-mata persoalan angka kepesertaan, tetapi menyangkut kepastian masyarakat memperoleh perlindungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Berdasarkan data yang menjadi perhatian REKAN Indonesia, cakupan kepesertaan JKN Tulungagung tercatat 85,87 persen, sedangkan peserta aktif berada di angka 62,04 persen.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemkab Tulungagung untuk meningkatkan kepesertaan aktif sekaligus memastikan masyarakat yang sudah terdaftar tidak kehilangan status aktif ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Komitmen Pemkab Harus Konsisten
Sebelumnya, Pemkab Tulungagung telah menuangkan komitmen melalui Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 26 Juli 2026. Salah satu target dalam komitmen tersebut adalah mencapai minimal 98 persen kepesertaan aktif JKN paling lambat 2027.
Selain UHC, komitmen tersebut mencakup peningkatan mutu pelayanan RSUD dan Puskesmas, kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerja sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan, transparansi anggaran kesehatan dan Dana Kapitasi JKN, serta penyusunan action plan.
Bagus menegaskan bahwa dorongan Ketua Komisi C harus menjadi momentum untuk menyatukan komitmen antara DPRD dan Pemkab.
“Kalau sudah ada target dan dukungan anggaran, jangan sampai berubah lagi di tengah jalan. Masyarakat membutuhkan kepastian. Kami siap mengawal agar target tersebut benar-benar dilaksanakan,” katanya.
UHC Harus Diikuti Perbaikan Pelayanan
REKAN Indonesia juga meminta peningkatan UHC berjalan beriringan dengan perbaikan mutu pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
Bagus menegaskan rumah sakit pemerintah harus mengutamakan fungsi pelayanan publik.
“Rumah sakit pemerintah bukan badan penghasil uang, tetapi instrumen negara untuk melayani masyarakat. Pelayanan kesehatan harus manusiawi, mudah diakses dan tidak diskriminatif.”
REKAN Indonesia juga mendorong adanya regulasi ambulans jenazah gratis bagi masyarakat kurang mampu, sehingga pemerintah hadir ketika masyarakat menghadapi musibah.
Siap Mengawal hingga Target Tercapai
Bagus menegaskan REKAN Indonesia Jawa Timur akan terus mengawal perkembangan UHC Tulungagung, termasuk realisasi target 90 persen pada 2026 dan peningkatan capaian pada 2027.
“Kami tidak ingin target hanya menjadi angka di atas kertas. Target 90 persen harus diwujudkan dan masyarakat harus merasakan manfaatnya. REKAN Indonesia siap mengawal proses tersebut,” tegas Bagus.
Target sudah didorong DPRD. Komitmen sudah dibangun. Kini saatnya Pemkab Tulungagung membuktikan melalui kebijakan dan tindakan nyata.
REKAN Indonesia Jawa Timur:
“UHC Harus Nyata, Pelayanan Kesehatan Harus Manusiawi.”
