UHC Ponorogo Masih di Bawah Target Nasional, Rekan Indonesia Jatim Desak Perbaikan Layanan Kesehatan
Ponorogo, katarakyat.co.id — Rekan Indonesia Jawa Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mempercepat peningkatan layanan kesehatan menyusul capaian Universal Health Coverage (UHC) daerah tersebut yang dinilai masih berada di bawah standar nasional tahun 2026.
Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Ponorogo diperkirakan berada pada kisaran 84–88 persen. Angka tersebut masih belum memenuhi target nasional UHC sebesar minimal 98 persen penduduk terlindungi jaminan kesehatan aktif.
“Kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Masih ada masyarakat yang berisiko belum memperoleh perlindungan kesehatan secara maksimal,” ujar Bagus dalam pernyataan tertulis, Rabu, 25 Februari 2026
Selain persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan, organisasi relawan kesehatan tersebut juga menyoroti kesiapan layanan kesehatan tingkat pertama di Ponorogo. Dari total 31 Puskesmas yang beroperasi, baru sekitar 12 fasilitas atau sekitar 39 persen yang memberikan layanan kesehatan 24 jam.
Menurut Bagus, keterbatasan layanan primer berdampak langsung terhadap tingginya beban pelayanan di rumah sakit daerah akibat meningkatnya rujukan pasien.
Rekan Indonesia Jawa Timur menilai penguatan Puskesmas menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian UHC.
Dalam rekomendasinya, organisasi tersebut meminta pemerintah daerah meningkatkan anggaran kesehatan, memperluas kepesertaan BPJS bagi masyarakat rentan, serta meningkatkan kapasitas RSUD Ponorogo agar mampu menjadi rumah sakit rujukan regional di wilayah Madiun Raya.
“Kesehatan bukan sekadar program pemerintah, tetapi hak dasar warga negara yang harus dipenuhi secara merata,” kata Bagus.
Rekan Indonesia Jawa Timur menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong transformasi pelayanan kesehatan di Ponorogo menuju standar pelayanan nasional. ( Tim Redaksi)
