Rekan Indonesia Jawa Timur Kirim Surat ke Bupati Kediri Terkait Polemik RS Aura Syifa
Rekan Indonesia Jawa Timur Kirim Surat Resmi ke Bupati Kediri Terkait Polemik RS Aura Syifa
Kediri, Jawa Timur — Ketua Koordinator Pimpinan Wilayah (KPW) Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, secara resmi mengirimkan surat kepada Bupati Kediri sebagai respons atas polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait operasional RS Aura Syifa Kediri.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian organisasi relawan kesehatan terhadap perlindungan masyarakat, stabilitas pelayanan kesehatan, serta pentingnya kepastian informasi publik.
Dalam surat resmi tersebut, Rekan Indonesia Jawa Timur menyoroti sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain:
– Pengelolaan limbah medis
– Pengelolaan limbah non medis
– Keluhan warga sekitar terkait munculnya gangguan kesehatan berupa batuk-batuk di lingkungan sekitar rumah sakit
Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah klarifikasi berbasis data dan regulasi.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Kediri melalui dinas terkait melakukan verifikasi menyeluruh. Apabila seluruh perizinan dan pengelolaan rumah sakit telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka pemerintah wajib segera memberikan pernyataan resmi kepada publik,” ujar Bagus Romadon.
Menurutnya, kejelasan sikap pemerintah sangat penting untuk menghentikan berkembangnya opini negatif di masyarakat serta mencegah disinformasi yang dapat merugikan pelayanan kesehatan.
Rekan Indonesia Jawa Timur menilai bahwa transparansi informasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, organisasi tersebut berharap klarifikasi resmi pemerintah daerah dapat menciptakan situasi yang kondusif sehingga RS Aura Syifa Kediri dapat kembali fokus menjalankan fungsi utamanya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal.
Rekan Indonesia Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan sosial pelayanan kesehatan yang profesional, akuntabel, serta mengedepankan keselamatan publik.
