KRISIS KESEHATAN DAERAH DISOROT: REKAN INDONESIA JATIM DESAK PEMERINTAH PRIORITASKAN HAK DASAR KESEHATAN MASYARAKYAT
Tulungagung, Jawa Timur — Polemik pelayanan kesehatan kembali mencuat di daerah. Masyarakat mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjamin akses kesehatan yang layak, di tengah berbagai persoalan pelayanan dan ketidakjelasan jaminan kesehatan bagi warga.
Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menyoroti kondisi tersebut sebagai bentuk ketidaktepatan prioritas kebijakan daerah. Ia menilai, kebutuhan dasar masyarakat berupa layanan kesehatan seharusnya menjadi fokus utama pemerintah.
“Ini sangat disayangkan. Saat rakyat membutuhkan layanan kesehatan, pemerintah justru terlihat tidak fokus pada kebutuhan utama,” tegas Bagus Romadon.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas terkait akses jaminan kesehatan gratis dan layak. Kondisi ini diperparah dengan berbagai keluhan terkait kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.
Selain itu, muncul sorotan publik terhadap arah penggunaan anggaran yang dinilai tidak langsung menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di sektor kesehatan.
Dalam perspektif hukum, pelayanan kesehatan bukan sekadar program pemerintah, melainkan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
Beberapa regulasi yang menjadi landasan antara lain:
- UUD 1945 Pasal 28H ayat (1): setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- UUD 1945 Pasal 34 ayat (3): negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS
- Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah dinilai memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan merata.
Rekan Indonesia Jawa Timur mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kesehatan di daerah, termasuk transparansi anggaran dan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan.
Bagus Romadon menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh abai terhadap kondisi ini, mengingat kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Kesehatan rakyat bukan pilihan, tapi kewajiban negara. Jika ini diabaikan, maka yang dipertaruhkan adalah keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, mulai dari:
- memperjelas skema jaminan kesehatan
- meningkatkan kualitas pelayanan
- memastikan anggaran tepat sasaran
- serta menjamin akses kesehatan yang adil bagi seluruh warga
Isu ini menjadi pengingat bahwa keberpihakan pada rakyat harus tercermin dalam kebijakan nyata, bukan sekadar wacana.
