Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur Dorong Perbaikan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Blitar
Ketua Rekan Indonesia Jawa Ti
Blitar, Jawa Timur — Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, mendorong Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya Bupati Blitar, untuk segera melakukan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola jaminan kesehatan demi menjamin keadilan dan kepastian layanan bagi masyarakat.
Dalam pernyataannya, Bagus Romadon menyampaikan empat poin penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah:
- Optimalisasi Pendaftaran Kepesertaan oleh Pemberi Kerja
Pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan terhadap perusahaan dan pemberi kerja agar seluruh pekerja didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai aturan yang berlaku. - Verifikasi Ulang Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dan APBD
Diperlukan pembaruan dan validasi data penerima PBI agar tepat sasaran, serta menghindari adanya penerima yang tidak layak atau data ganda. - Evaluasi Perbup dan Perda tentang Jaminan Kesehatan
Regulasi daerah perlu ditinjau ulang agar lebih efektif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam akses layanan kesehatan. - Optimalisasi Kepesertaan Mandiri bagi Keluarga PNS/PPPK
Bagi ASN yang memiliki anggota keluarga yang tidak lagi ditanggung (seperti anak usia di atas 21 tahun), perlu didorong untuk aktif sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan guna menghindari kekosongan perlindungan kesehatan.
Bagus Romadon menegaskan bahwa langkah-langkah ini penting untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terabaikan dalam mendapatkan hak layanan kesehatan.
“Pemerintah daerah harus hadir memastikan seluruh masyarakat terlindungi. Jangan sampai ada warga yang kesulitan akses kesehatan hanya karena persoalan administrasi dan lemahnya pengawasan,” tegasnya.
Rekan Indonesia Jawa Timur juga menyatakan akan terus mengawal kebijakan ini agar berjalan maksimal dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
