Rekan Indonesia Jawa Timur Soroti Jaminan Kesehatan Tulungagung, Pemda Diminta Percepat Capaian UHC
Tulungagung, katarakyat.co.id – Isu jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung kembali menjadi perhatian publik. Rekan Indonesia Jawa Timur menilai implementasi program jaminan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Sorotan ini muncul setelah adanya pernyataan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) di sektor kesehatan.
Temuan di Lapangan
Berdasarkan hasil pemantauan dan advokasi yang dilakukan, Rekan Indonesia Jawa Timur mengidentifikasi beberapa persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, antara lain masih adanya warga miskin yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan, skema pembiayaan yang belum sepenuhnya gratis, serta tingkat kepesertaan yang disebut baru mencapai sekitar 84 persen.
Angka tersebut masih berada di bawah target Universal Health Coverage (UHC) yang dicanangkan pemerintah pusat, yaitu cakupan menyeluruh bagi seluruh masyarakat.
Pandangan Rekan Indonesia Jawa Timur
Rekan Indonesia Jawa Timur menilai terdapat kesenjangan antara komitmen kebijakan dan implementasi di tingkat daerah. Meski secara normatif pemerintah daerah telah menyatakan dukungan terhadap program nasional, pelaksanaan di lapangan dinilai masih memerlukan penguatan, baik dari sisi pendataan, anggaran, maupun mekanisme pelayanan.
Dalam pernyataannya, organisasi tersebut menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin akses kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Negara tidak boleh absen dalam urusan kesehatan rakyat kecil,” demikian pernyataan yang disampaikan.
Respons dan Konteks Pemerintah
Di sisi lain, pemerintah daerah sebelumnya telah menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.
Upaya tersebut mencakup sinkronisasi dengan program pemerintah pusat serta optimalisasi anggaran di sektor kesehatan. Namun demikian, capaian di lapangan masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara bertahap.
Dorongan Percepatan Kebijakan
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, Rekan Indonesia Jawa Timur mendorong Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk:
Menyampaikan secara terbuka roadmap jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
Menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan daerah
Mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
Menjamin tidak adanya penolakan layanan kesehatan bagi warga kurang mampu
Rekan Indonesia Jawa Timur menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan advokasi guna memastikan setiap warga negara, khususnya kelompok rentan, memperoleh hak atas layanan kesehatan yang layak dan merata.
Di tengah dorongan tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. (red)
