IRONI DI TULUNGAGUNG! WARGA MELAHIRKAN BAYAR Rp9 JUTA DI RSUD dr. ISKAK, Ketua DPRD DIAM?
Tulungagung, Jawa Timur — Polemik pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung kian memanas. Setelah mencuat kasus warga Kecamatan Sendang berinisial AP yang harus membayar hingga Rp9 juta agar bayinya bisa dibawa pulang dari RSUD dr. Iskak Tulungagung, kini sorotan tajam datang dari aktivis.
Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, secara tegas menyayangkan sikap Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung yang dinilai tidak responsif terhadap keluhan masyarakat, terutama dalam persoalan mendasar seperti layanan kesehatan.
“Kami sangat menyayangkan sikap Ketua DPRD Tulungagung yang terkesan lamban bahkan cenderung diam terhadap keluhan rakyat. Ini bukan persoalan sepele, ini menyangkut nyawa dan hak dasar masyarakat,” tegas Bagus Romadon.
Menurutnya, kejadian ini menjadi tamparan keras bagi fungsi DPRD sebagai lembaga representasi rakyat. Terlebih, kasus tersebut terjadi di wilayah daerah pemilihan (dapil) Ketua DPRD sendiri.
“Kalau di dapilnya sendiri saja ada warga yang kesulitan sampai harus membayar Rp9 juta untuk persalinan, lalu di mana fungsi pengawasan dan keberpihakan kepada rakyat kecil?” lanjutnya.
Bagus Romadon menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar, di antaranya:
- Mengawasi pelayanan publik, termasuk rumah sakit daerah
- Memastikan anggaran kesehatan digunakan tepat sasaran
- Menjadi penyambung aspirasi masyarakat
Ia juga mendesak agar pihak terkait segera mengambil langkah konkret:
- Klarifikasi dari manajemen RSUD dr. Iskak
- Evaluasi sistem jaminan kesehatan di Tulungagung
- Sikap tegas dan terbuka dari Ketua DPRD
“Jangan sampai jabatan hanya dimanfaatkan saat politik, tapi ketika rakyat membutuhkan justru tidak hadir. Ini menyangkut kepercayaan publik,” ujarnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan dinilai sebagai gambaran nyata masih adanya ketimpangan akses kesehatan di daerah.
