Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur Bagus Romadon Soroti Transparansi DBHCHT di Tulungagung, Anggaran Obat Rp 2,7 Miliar Dipertanyakan
Tulungagung, Jawa Timur — Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menyoroti serius penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Tulungagung, khususnya untuk pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Puskesmas dan jaringannya.
Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 2.741.299.864. Nilai tersebut dinilai cukup besar dan harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
Bagus Romadon menegaskan bahwa hingga saat ini, transparansi penggunaan anggaran tersebut belum terlihat jelas di tengah masyarakat.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. DBHCHT harus digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada celah penyimpangan,” tegasnya.
Menurutnya, sektor kesehatan tidak boleh menjadi ruang abu-abu dalam pengelolaan anggaran, terlebih dana tersebut berasal dari DBHCHT yang penggunaannya telah diatur secara jelas oleh pemerintah.
Rekan Indonesia Jawa Timur pun mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait penggunaan anggaran tersebut, di antaranya:
- Apakah pengadaan obat dan BMHP benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan?
- Bagaimana mekanisme distribusi ke Puskesmas dan jaringannya?
- Apakah kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan nilai anggaran yang digelontorkan?
- Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pengadaan?
Bagus menambahkan, jika di lapangan masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, sementara anggaran miliaran rupiah telah digelontorkan, maka hal tersebut patut menjadi perhatian serius.
“Kalau masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, sementara anggaran miliaran sudah digelontorkan, maka ini wajib dipertanyakan,” lanjutnya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, Rekan Indonesia Jawa Timur mendesak:
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung untuk membuka secara rinci penggunaan anggaran DBHCHT kepada publik.
- Dilakukan audit independen guna memastikan tidak terjadi penyimpangan.
- DPRD Kabupaten Tulungagung menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan transparan.
Rekan Indonesia juga menyatakan tidak akan tinggal diam apabila tidak ada kejelasan dari pihak terkait.
“Kami tidak akan diam. Jika tidak ada transparansi, kami siap turun ke jalan bersama masyarakat,” tegas Bagus.
Isu ini menambah sorotan terhadap tata kelola sektor kesehatan di Tulungagung yang belakangan menjadi perhatian publik. Rekan Indonesia Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penggunaan anggaran publik agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.
