1,1 Juta Warga, Hanya 172 Ribu Dijamin: Bupati Tulungagung Dituding Abai terhadap Kesehatan Rakyat Miskin

Tulungagung — Rekan Indonesia Jawa Timur melontarkan kritik keras terhadap Bupati Tulungagung yang dinilai abai dalam menjamin pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, mengungkapkan bahwa dari total sekitar 1,1 juta jiwa penduduk Tulungagung, pemerintah daerah hanya membayarkan iuran BPJS Kesehatan untuk sekitar ±172.375 jiwa.

“Ini sangat jauh dari kebutuhan riil. Lalu bagaimana nasib ratusan ribu masyarakat kurang mampu lainnya?” tegas Bagus Romadon.

Cakupan Tinggi, Tapi Tidak Menjamin Akses

Meski tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Tulungagung cukup tinggi, faktanya banyak warga yang:

• Tidak memiliki status kepesertaan aktif
• Menunggak iuran karena keterbatasan ekonomi
• Tidak bisa mengakses layanan kesehatan

Kondisi ini menunjukkan bahwa angka kepesertaan tidak berbanding lurus dengan jaminan pelayanan nyata.

SKTM Dinilai Hanya Solusi Parsial

Pemerintah daerah selama ini mengandalkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai solusi.

Namun dalam praktiknya:

• Biaya hanya ditanggung sebagian (parsial)
• Diatur melalui Perda dan Perbup Jamkesda Tulungagung
• Masyarakat tetap menanggung sisa biaya pengobatan

“SKTM bukan solusi, ini hanya tambal sulam kebijakan. Rakyat miskin tetap jadi korban,” lanjut Bagus.

Rekan Indonesia: Ini Bentuk Ketidakadilan Sosial

Rekan Indonesia Jawa Timur menilai kondisi ini sebagai:

👉 Kegagalan pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar kesehatan
👉 Kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin
👉 Bentuk nyata ketidakadilan sosial di sektor kesehatan

Tuntutan Tegas

Rekan Indonesia Jawa Timur mendesak:

1. Evaluasi total kebijakan Jamkesda Tulungagung
2. Penambahan kuota pembiayaan BPJS bagi warga miskin
3. Penghapusan skema pembiayaan parsial melalui SKTM
4. Jaminan layanan kesehatan gratis sepenuhnya bagi masyarakat tidak mampu

“Jangan biarkan rakyat miskin memilih antara sakit tanpa berobat atau berobat dengan utang.
Negara tidak boleh setengah hadir dalam urusan nyawa rakyat.”

#RSUDIskak
#SKTMBermasalah
#RekanIndonesiaUntukRakyat
#Tulungagung
#LawanKorupsi