BLITAR DARURAT KESEHATAN: ATURAN KUSAM DIPAKSA HIDUP, RAKYAT DIPAKSA MENDERITA

Blitar — Krisis pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar kini mencapai titik yang mengkhawatirkan. Rekan Indonesia Jawa Timur secara terbuka menyebut kondisi ini bukan lagi persoalan teknis administratif, melainkan bentuk nyata dari kegagalan kebijakan yang dibiarkan terus berjalan.

 

Akar persoalan dinilai berasal dari masih diberlakukannya regulasi lama terkait penggunaan SKTM yang merujuk pada Perbup No. 27 Tahun 2021, tanpa evaluasi menyeluruh di tengah perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang semakin berat.

 

“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini pembiaran sistemik. Aturan yang sudah usang terus dipaksakan, sementara rakyat dipaksa menanggung akibatnya,” tegas pernyataan resmi Rekan Indonesia Jawa Timur.

 

⚠️ FAKTA PAHIT DI LAPANGAN

Kondisi di lapangan menunjukkan ketimpangan yang semakin nyata:

Warga di luar skema PBI BPJS tidak memperoleh jaminan biaya penuh

Sistem pembiayaan parsial memaksa pasien menanggung selisih biaya

Rakyat kecil terpaksa:

– Menjual aset

– Berutang

– Menunda bahkan menghentikan pengobatan

– Situasi ini memperjelas bahwa akses kesehatan di Blitar tidak hanya terbatas, tetapi juga berpotensi mempercepat jatuhnya masyarakat ke jurang kemiskinan.

 

🚨 KRISIS NYATA, BUKAN SEKADAR NARASI

Rekan Indonesia Jawa Timur menilai kebijakan yang tidak diperbarui ini telah menciptakan efek domino yang serius:

Orang sakit semakin miskin

Rumah sakit berubah menjadi beban finansial

Negara dinilai abai terhadap hak dasar kesehatan masyarakat

“Kalau rakyat harus menjual harta demi berobat, itu bukan lagi sistem kesehatan — itu kegagalan total kebijakan publik.”

 

🎯 SOROTAN LANGSUNG KE BUPATI BLITAR

Kepemimpinan daerah saat ini dinilai tidak menghadirkan terobosan, bahkan cenderung mempertahankan sistem lama yang bermasalah tanpa koreksi berarti.

 

*“Bupati Blitar tidak boleh bersembunyi di balik regulasi lama. Ketika aturan kusam terus dijalankan, itu adalah pilihan politik — bukan keterpaksaan.”*

 

📢 TUNTUTAN TEGAS REKAN INDONESIA JAWA TIMUR

Sebagai bentuk sikap resmi, Rekan Indonesia Jawa Timur menyampaikan tuntutan:

Hadirkan program kesehatan yang nyata dan berpihak pada rakyat

Jamin pembiayaan kesehatan 100% untuk masyarakat miskin

Lakukan revisi total regulasi SKTM yang dinilai menyulitkan

Hapus sistem pembiayaan parsial yang membebani pasien

 

Krisis kesehatan di Blitar kini tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Ketika rakyat dipaksa memilih antara sembuh atau bangkrut, maka yang gagal bukan hanya sistem — tetapi juga keberpihakan.