Ketua DPRD Kabupaten Kediri Tinggalkan Lokasi Demonstrasi Usai Tolak Tuntutan Massa Aksi

Kediri – Puluhan mahasiswa dari organisasi PMII, HMI, dan KAMMI Cabang Kediri melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri pada Rabu (19/6/2024). Mereka membawa atribut seperti poster, banner, dan spanduk, serta bergantian melakukan orasi menolak revisi beberapa undang-undang yang dianggap bermasalah dan berpotensi menghambat demokrasi serta hak asasi manusia (HAM).

Revisi undang-undang yang ditolak meliputi UU TNI, UU Polri, UU Penyiaran, dan UU Tapera. Koordinator aksi, Shelfin Bima, menyatakan bahwa aksi ini bertujuan menuntut DPR RI menghentikan pembahasan revisi undang-undang tersebut.

“Kami menuntut penolakan dan meminta DPR RI menghentikan pembahasan revisi UU TNI, Polri, Penyiaran, dan Tapera,” ujar Bima.

Menurut Bima, ketiga organisasi mahasiswa tersebut telah melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa revisi UU tersebut dapat merusak demokrasi dan kebebasan sipil. Revisi ini dianggap bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang menolak dwifungsi TNI.

“Kami khawatir bahwa pemberian kewenangan kepada TNI tanpa persetujuan presiden akan menyebabkan dominasi militer yang mengancam masyarakat sipil dan menghambat perkembangan HAM di Indonesia, seperti yang terjadi sebelum tahun 1998,” jelasnya.

Meskipun sempat ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto, tuntutan para demonstran tetap ditolak. Dodi sempat berdebat dengan salah satu orator aksi massa sebelum meninggalkan lokasi demonstrasi dengan marah dan menolak untuk ditemui wartawan. “Hari ini PMII, HMI, dan KAMMI Cabang Kediri ditolak hanya karena satu alasan saat orasi dinilai menyinggung marwah partai. Padahal, dalam orasi kami tidak ada pernyataan yang secara eksplisit menyinggung partai Ketua DPRD Kabupaten Kediri,” tambah Bima.